State-Free Education 5 (Catatan Ustadz Adriano Rusfi)

3 views
MEDIA UKHUWAH — Dalam sebuah rapat, seorang pakar mempresentasikan studi kelayakan pembangunan rel kereta cepat Jakarta – Surabaya. Wow… saya terpesona: begitu komprehensif. 
Bayangkan: ada kajian dampak ekonomis… ada kajian dampak pariwisata… ada kajian resiko kegempaan… ada kajian dampak air tanah… ada kajian kekuatan tanah… ada kajian sosiologis… ada kajian kultural… Dalam kekaguman yang masih belum selesai, saya bertanya :
“Apakah kajian yang begitu lengkap dan representatif ini akan benar-benar dipertimbangkan oleh negara dalam mengambilan keputusan nantinya ?”
Sang pakar terdiam… Dengan sedikit menarik nafas dia berkata :

“Entahlah, Bang, Seringkali hanya masuk laci. Karena sebuah keputusan politik pada akhirnya lebih mempertimbangkan alasan-alasan politik dan bisnis. Yang penting, kami telah melakukan tugas dengan benar dan profesional tanpa diintervensi oleh kepentingan politik apapun”.

Sungguh, saya tak terkejut sedikitpun. Saya juga punya catatan cukup panjang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, khususnya di bidang SDM dan pendidikan. Dan saya juga punya catatan panjang keluh-kesah para birokrat atau para rekan konsultan tentang buruknya kinerja pengambilan keputusan para pejabat politik kita. 
Bahkan, di sebuah bedah buku saya pernah bertanya kepada dua orang ahli kurikulum Kemendikbud tentang buruknya kualitas Kurikulum Nasional, padahal mereka berdua tampak begitu menguasai bidangnya…
Dan salah seorang diantara mereka hanya bisa menjawab lirih :

“Begitulah kenyataannya… Kalau memikirkan itu, rasanya telah sejak dulu saya ingin berhenti dari kementerian ini. Namun, jika setiap orang baik memutuskan keluar dari birokrasi, akan bertambah buruk wajah pendidikan kita”

Yah, begitulah… Pada dasarnya saya tidak benci apalagi anti pada negara ini. Jika kali ini saya menawarkan gagasan STATE-FREE EDUCATION, itu semata-mata berangkat dari nurani dan kesadaran bahwa keputusan politik apapun di negeri ini sangat sering tak berpihak pada masa depan peradaban bangsa ini, apalagi di ranah pendidikan. 
Mungkin seharusnya saya menggunakan istilah GOVERNMENT-FREE EDUCATION… Tapi tidak !!! Kekecewaan ini tidak lagi sebatas pada sebuah pemerintahan pendidikan tertentu. 
Penyakit ini telah kronis : penyakit menahun yang berulang-ulang dari pemerintahan ke pemerintahan. Bahkan seorang mantan Dirjen di Kemendikbud pernah memastikan kepada saya :
“Pak, berharap perbaikan pendidikan nasional kepada kementerian ini adalah sia-sia. Yang justru kami harapkan adalah partisipasi, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam memperbaikinya…”
Sebenarnya bangsa ini memiliki para profesional dan pakar hebat yang duduk di birokrasi. Andai masalah-masalah strategis bangsa ini diserahkan kebijakannya kepada mereka, insya Allah akan selesai masalah bangsa ini, termasuk masalah pendidikan. 
Sayangnya para pejabat politik yang diangkat, seperti Menteri dan anggota DPR, semuanya campur tangan pada masalah strategis ini. Mereka tak mencoba membatasi diri pada masalah politik pendidikan saja. 
Celakanya lagi, bahkan jenjang-jenjang karir profesional di negara ini, seperti Dirjen, Sekjen atau Kepala Dinas, malah diisi melalui lobby-lobby politik. Sehingga tak mengherankan jika seorang Kepala Dinas Pendidikan dapat berasal dari mantan Kepala Dinas Pemakaman. Apa boleh buat, saya harus kukuh berkata : STATE-FREE EDUCATION !!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *